Kelakuan Si Pengimpor Sampah

Aksi pegawai Bea Cukai di depan kontainer berisi paket sampah impor | Al Jazeera

Loncengnya berdentang pada tanggal 1 Januari 2018. Negeri Tirai Bambu resmi melarang sampah dari luar negeri, termasuk plastik, kertas, dan tekstil, masuk ke wilayahnya menggunakan tameng kebijakan lingkungan bertajuk ‘National Sword‘.

Padahal menurut koran Hong Kong South China Morning Post, China sejak tahun 1980-an akhir adalah surga kelas wahid bagi pengekspor sampah. Bahkan, sampah yang tergolong kotor secara lingkungan dan ‘berbahaya’ tetap diimpor.

Menurut data yang dikantongi BBC, 56 persen sampah plastik yang diekspor seluruh dunia mendarat di China pada 2012. Semntara pada 2016, China disebut mengimpor 7,3 juta sampah plastik dari negara-negara maju, termasuk di antaranya dari Inggris, Inggris, dan Jepang.

Aksi China yang menutup pintunya dari kiriman sampah-sampah negara lain memberikan dampak turunan, seperti macetnya sirkulasi sampah daur ulang dari hulu ke hilir hingga beralihnya jalur lintasan ekspor ‘aib materiil kapitelisme’ ini ke bagian tenggara Asia.

Jarang diketahui banyak orang, bisnis sampah daur ulang diam-diam memiliki sumbangsih besar dalam menopang peradaban modern. Bisnis ini memungkinkan sampah-sampah tidak hanya berakhir di pembuangan atau bahkan merusak lingkungan.

Di balik murahnya berbagai produk yang dihasilkan China dibanding negara industri maju yang sudah lebih dulu mapan, terdapat sumbangsih bisnis sampah daur ulang yang membuat harga bahan bakunya menjadi terjangkau.

Pabrik daur ulang seperti Waste Management di Elkridge, Maryland, Amerika Serikat (AS), memiliki mesin penghancur sampah untuk mengunyah segala benda kontaminan yang hasil akhirnya berupa gulungan besar sampah-sampah yang telah dipisahkan, terdiri dari sampah padat berupa kertas atau plastik.

Gulungan besar inilah yang selama beberapa dekade dibeli pebisnis asal China. Bahan ini lantas dibersihkan dan dihancurkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan industri.

Sesuai Konvensi Basel pada 10 Mei 2018, bahan-bahan seperti rongsokan, sampah kertas, atau ragam jenis plastik tertentu, harus dilaporkan terlebih dahulu oleh negara pengirim dan juga negara penerima. Jadi yang diekspor adalah bahan-bahan daur ulang, sementara mengirim sampah adalah praktik yang dilarang.

Aksi ‘Gagah-gagahan’ ASEAN

Roda daur ulang global yang terhempas dalam kekacauan setelah China melarang impor limbah plastik asing membuat negara-negara maju berjuang untuk menemukan tempat baru penadah sampah-sampah mereka.

Bahkan negara sekelas Jepang kelimpungan untuk menangani lautan limbah plastiknya sendiri. Porsi sampah yang besar tersebut lantas mulai dialihkan ke Asia Tenggara.

Namun pada kuartal kedua 2019, negara-negara ASEAN melakukan aksi penolakan pada pengiriman limbah daur ulang yang dinilai terlalu terkontaminasi.

Malaysia pada bulan Mei misalnya, mengatakan akan mengembalikan hingga 100 ton limbah Australia, bagian dari 450 ton limbah plastik impor yang dikirim kembali ke negara-negara di seluruh dunia.

Sementara Filipina mengembalikan sekitar 69 kontainer sampah ke Kanada. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte bahkan sempat menggertak akan mengembalikan sendiri sampah itu ke Kanda jika tidak segera diambil.

Sedangkan baru-baru ini, Indonesia lewat pejabat bea cukai di Tanjung Perak, Surabaya, mengatakan akan mengirim 8 kontainer berisi sampah rumah tangga seberat 210,3 ton ke Australia. Sampah ini disebut telah dikirim dari Brisbane oleh perusahaan pelayaran dan tiba pada pertengahan Juni lalu.

Kontainer yang berisi sampah kertas dari Australia dinilai terkontaminasi sejumlah limbah, seperti rongsokan elektronik, kaleng bekas, botol plastik, botol oli mesin tua, popok bekas, kaleng minuman ringan, dan sepatu longgar. Di Indonesia, Semua itu masuk dalam kategori B3, yakni singkatan dari ‘Bahan Berbahaya dan Beracun’.

Ini merupakan kabar terbaru dari serangkaian reaksi dari negara-negara di Asia Tenggara bahwa mereka tidak mau menjadi tempat pembuangan sampah.

Terlepas dari retorika gagah-gagahan sejumlah negara di atas, sedari awal sebenarnya negara-negara ASEAN telah menjadi negara pendaur-ulang limbah sampah untuk diekspor kembali ke pasar global.

Ironi Si Pengimpor Sampah

Adapun perlu diketahui, sekelompok peneliti di AS dan Australia yang dipimpin Jenna Jambeck, seorang insinyur lingkungan di Universitas Georgia, menganalisis tingkat kadar limbah plastik di lautan dunia.

Berdasarkan penelitian tersebut, sebagian besar polusi plastik laut di dunia berasal dari Asia. China berada di urutan pertama dengan menyumbang angka 28 persen dari total global, diikuti Indonesia di peringkat kedua dengan angka 10 persen.

Pada tahun 2010, China mengantongi 8,8 juta metrik ton limbah plastik yang tidak dikelola dengan baik, diperkirakan 3,53 juta metrik ton sampah itu berakhir di lautan.

Sementara 3,2 juta metrik ton limbah plastik yang ‘salah asuh’ berasal dari Indonesia, diperkirakan 1,29 juta metrik ton menjadi puing-puing teror bagi biota laut.

Infographic: The Countries Polluting The Oceans The Most   | Statista

Sebenarnya kegiatan impor limbah memang tidak sepenuhnya salah asalkan yang diimpor bukan limbah B3. Aturan ini jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam Permendag tersebut dijelaskan bahwa, limbah non-B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, reja (sisa buangan), dan scarp (plastik). Selain itu, limbah non-B3 juga tidak terkontaminasi B3 atau limbah lainnya yang tidak diatur dalam Permendag No. 31 Th. 2016. Importir diharuskan mengantongi persetujuan impor disertai lampiran surveyor agar dapat mengimpor sampah.

Janeska Mahardika, aktivis Social Movement Institute yang fokus pada isu kultural dan lingkungan menilai apapun yang diimpor di Indonesia banyak yang bermasalah, untungnya tidak seberapa, dan merugikan masyarakat.

Dia mempersoalkan kebijkan pemerintah yang mengizinkan impor sampah meski tidak mengandung limbah B3. “Pertanyaannya, apakah Indonesia saat ini begitu sangat kekurangan sampah sehingga kita harus menerima impor sampah dari negara lain?”

Indonesia, menurut Janeska, sedang menghadapi masalah yang paling bahaya selain impor sampah, yakni pengelolaan limbah yang buruk dan tidak adanya kebijakan hukum agar limbah tersebut dapat didaur ulang menjadi energi terbarukan.

“Jika isu sampah ditarik lebih jauh maka benang merahnya akan kelihatan, antara rantai produksi global yang apokaliptis dan perubahan iklim di depan mata,” pungkas Janeska.(*)

Comments

comments